DPRD Salahkan Aturan Lantaran Tak Semua Masjid Dapat Dana Hibah

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bakal merevisi aturan tentang pemberian hibah dan bantuan sosial sesuai dengan usul Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI. Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah mengatakan peraturan gubernur tersebut dinilai menyulitkan pengurus masjid untuk mengajukan dana hibah. “Supaya persyaratannya lebih lentur dan fleksibel, nanti kami coba lakukan perubahan pergub,” kata dia setelah rapat pembahasan Rancangan APBD Perubahan 2018 di gedung DPRD, Senin lalu.

Pengucuran dana hibah dan bantuan sosial tersebut diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengusulan, Evaluasi, Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pertanggungjawaban, Pelaporan, dan Monitoring Hibah, Bantuan Sosial, dan Bantuan Keuangan yang Bersumber dari APBD. Berdasarkan beleid yang diterbitkan pada era Gubernur Joko Widodo itu, pemohon dana hibah harus memiliki sekretariat organisasi yang tetap, berbadan hukum, dan mencantumkan rincian rencana penggunaan hibah.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *