Sampah Kampanye,Tanggung Jawab Siapa?

Pesta demokrasi 5 tahunan di Indonesia baru saja usai. Sebelum gelaran itu berlangsung, partai-partai politik saling berlomba-lomba untuk meraih dukungan terbanyak dari segenap masyarakat di seluruh Indonesia, demi memenangkan Pemilu tahun ini. Tak terhitung juga kader-kadernya yang turut bersaing untuk mendapatkan suara, guna meraih kursi sebagai anggota legislatif. Tentunya banyak cara yang mereka lakukan demi memperkenalkan diri dan meraih dukungan dari masyarakat. Salah satunya dengan cara yang sebenarnya sudah dilakukan sedari dulu, yakni menggunakan atribut-atribut politik seperti, spanduk, baliho, hingga stikerstiker. Panwaslu Jaksel Pemilu merupakan pesta demokrasi rakyat Indonesia. Namun dalam pelaksanaannya, gelaran politik ini kerap mengurangi kenyamanan lingkungan. Cobalah sejenak kita perhatikan, ada berapa banyak atribut-atribut politik yang dapat kita temui di lingkungan sekitar kita.

Banyak sekali bukan? Yang terkadang mengganggu kenyamanan adalah pemasangan atribut-atribut politik yang tidak pada tempatnya, sehingga terkadang turut mengotori lingkungan, bahkan ada atribut partai yang di pasang di genset genset jakarta di sekitar lingkungan . Belum lagi jika usai pemilu, atribut-atribut tersebut tidak dibersihkan, sehingga menjadi “sampah” bagi ligkungan. regulasi Berubah-ubah Yusuf Satyanegara, ketua Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Jakarta Selatan, membenarkan jika kerap terjadi pelanggaran-pelanggaran mengenai pemasangan atribut-atribut partai. “Sebenarnya pemasangan atribut-atribut partai sudah diatur dalam undangundang No. 8 tahun 2013 mengenai Pemilu legislatif, PkPU no 1, dan 15, sebagai perbaikan dari no 1. Atribut dipasang di tempat yang ditentukan. Jika tidak, ya jelas maka dianggap melanggar,” ujarnya. “Untuk para caleg sendiri sebenarnya hanya diperbolehkan memasang 1 buah spanduk berukuran 1,5 m x 7 m dalam ruang lingkup 1 RW.

Tidak dibenarkan untuk memasang di sarana-sarana umum (misal tiang listrik, pepohonan, dan sebagainya), sarana pendidikan dan ibadah, serta pada jalan-jalan protokol. Jika dilanggar tentu akan kita tertibkan,” ucap Yusuf, pada pembicaraan dengan iDeA di kantor Panwaslu Jakarta Selatan. Menurut Yusuf, pada setiap gelaran Pemilu, regulasinya kerap berubahubah. Jadi apa yang sudah dipahami oleh para peserta pada Pemilu terdahulu akan berubah lagi pada gelaran-gelaran berikutnya. Hal ini menurutnya semakin diperburuk dengan tidak adanya komunikasi yang baik antara elit-elit partai dengan grass root (kalangan bawah/simpatisan) mengenai regulasi pemasangan atribut politik. Biasanya grass root hanya asal memasang atributnya saja, tanpa tahu regulasi mengenai tempat-tempat yang boleh dipasang atau tidak. tidak ada sanksi Tidak adanya efek jera, menurut Yusuf, semakin memperburuk situasi tersebut. Hal tersebut diakuinya terjadi karena tidak adanya sanksi bagi pelaku pelanggaran. “Hingga saat ini hanya ditertibkan (diturunkan) saja. kami sebagai Panwas kan hanya menjalankan regulasi, ya jelas tidak berkenan untuk membuat sebuah regulasi mengenai sanksi terhadap pelaku pelanggaran, “ akunya. “Setiap pelanggaran kemudian akan didata.

Disampaikan ke kPU bahwa atribut itu melanggar dengan alamat pelanggaran, dan dengan jenis pelanggaran yang sudah ditetapkan. kemudian kPU menyurati Parpol atau Caleg bahwa telah melanggar aturan. Jika tidak diturunkan juga oleh pihak mereka, barulah Panwas kota akan merekomendasikan ke Pemerintah kota untuk ditertibkan. Sampah-sampah dari atribut politik ini, baik yang diamankan karena terbukti melakukan pelanggaran, penurunan bersama saat hari tenang, hingga setelah kegiatan pemilu selesai, kemudian akan dikumpulkan oleh Panwaslu atau Satpol PP, dan disimpan di posko bersama di Gedung Walikota.

kemudian akan dikomunikasikan kepada setiap Parpol atau Caleg, apakah akan diambil kembali atau tidak. Jika tidak diambil, maka atribut-atribut ini kemudian akan dimusnahkan. hak Pemilik rumah ketika ditanyakan mengenai pemasangan atribut-atribut politik pada rumah pribadi, Yusuf mengakui jika hal tersebut diperbolehkan. “Namun tentunya jika ingin memasang atribut partai atau caleg, mereka haruslah memiliki izin dari pemilik rumah maupun tempat tersebut. Jika tidak izin, ya maka pemilik berhak menolak atribut tersebut, ataupun mencabutnya jika memang sudah terlanjur terpasang,” ujar Yusuf. “Pemilik rumah maupun tempat tidak perlu takut untuk melepaskan atributatribut tersebut, karena itu merupakan hak mereka,” lanjutnya. Lebih jauh lagi, Yusuf mengingatkan kepada segenap masyarakat, jika pada lingkungan menemukan ada atribut partai yang tidak dipasang pada tempatnya, tidak diperkenankan untuk langsung mencabutnya. “Hanya diperbolehkan untuk menegur ketika sedang ada kegiatan pemasangan, ataupun dilaporkan kepada Panwas yang ada di setiap kelurahan. kemudian pelanggaran tersebut akan ditindak lanjuti oleh kami, para petugas pengawas,” tutupnya

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *