Batasi Akses Google Android

Sebenarnya, smartphone Android dapat digunakan secara efisien tanpa harus terus-menerus mengirim data pribadi ke Google. Berikut ini CHIP tunjukkan langkah-langkah untuk membatasi akses ke Google. APPS GrAtiS tanpa google Saat Anda menggunakan sistem operasi Android bawaan smartphone, cara terbaik untuk menonaktifkan aplikasi adalah melalui “Settings | Apps”. CHIP menunjukkan cara lain meng-install aplikasi Android melalui F-Droid.

1. install dan gunakan F-Droid Cari dan install file “FDroid.apk” dari Internet. Setalah itu, jalankan aplikasi FDroid ini. Sebelumnya, pastikan Anda terhubung ke jaringan Wi-Fi melalui menu “Settings | Wi-Fi”. Saat Anda menggunakan FDroid untuk pertama kalinya, ia akan menampilkan daftar download untuk beberapa aplikasi (1a). Untuk meng-install aplikasi tersebut, klik tanda plus di bagian atas. (1b). Setiap harinya FDroid akan memeriksa setiap update untuk semua aplikasi yang ada di dalam bagian “Installed”. Aktifkan fungsi “Activate only via Wi-Fi” untuk menghemat pengeluaran Internet.

2. Firefox pengganti Google Chrome Address Bar browser Android biasanya baru muncul saat Anda menggulung layar ke bawah. Di Address Bar ini Anda bisa memasukkan berbagai istilah yang akan dikirim ke berbagai mesin pencari. Anda dapat menambahkan mesin pencari alternatif Google, seperti duckduckgo.com atau ixquick.com dengan cara mengunjungi websitenya lalu mengklik “settings” (tanda tiga titik di bagian atas) dan pilih “Set as Homepage”. Dari tiga titik yang ada di atas layar, Anda juga bisa memasukkan Add-ons. Kemudian, di menu “Settings | Sync” Anda bisa menyinkronkan bookmark, history, dan password dari Firefox yang ada di PC desktop.

3. Program E-mail yang nyaman Open Source mail client K-9 Mail menawarkan lebih banyak kenyamanan dan feature dibandingakan dengan e-mail client standar dari CyanogenMod. Account e-mail Anda harus aktif dalan koneksi IMAP atau POP3. Masukkan alamat e-mail dan password untuk account di K-9 Mail dalam wizard. Biasanya, di beberapa penyedia e-mail, setting server, port, dan pilihan enkripsi sudah masuk secara otomatis. Namun, jika hal ini tidak terjadi, Anda bisa memilih “Manual setup”.

4. Peta gratis dengan fungsi offline Program open source tidak dapat menggantikan fungsi Google Maps dalam hal pencarian alamat, citra satelit, dan navigasi status lalu lintas. Namun, berbeda dengan Here, klien yang baik untuk peta OpenStreet. Aplikasi ini dapat didownload secara gratis, termasuk file untuk petanya. Here Maps juga menyediakan fungsi navigasi secara offline.

5. install aplikasi lainnya Semua aplikasi yang tersedia sebagai file APK dapat di-install dari PC ke smartphone tanpa bantuan Play Store. Sumber untuk file APK bisa didapat dari produsen website atau APK downloaders (apps.evozi.com/apk-downloader/ (5). Bahkan aplikasi yang telah Anda install bisa diekstrak file APK-nya untuk kebutuhan backup sebelum melakukan factory

Sumber : https://teknorus.com/wa-web/

Sampah Kampanye,Tanggung Jawab Siapa?

Pesta demokrasi 5 tahunan di Indonesia baru saja usai. Sebelum gelaran itu berlangsung, partai-partai politik saling berlomba-lomba untuk meraih dukungan terbanyak dari segenap masyarakat di seluruh Indonesia, demi memenangkan Pemilu tahun ini. Tak terhitung juga kader-kadernya yang turut bersaing untuk mendapatkan suara, guna meraih kursi sebagai anggota legislatif. Tentunya banyak cara yang mereka lakukan demi memperkenalkan diri dan meraih dukungan dari masyarakat. Salah satunya dengan cara yang sebenarnya sudah dilakukan sedari dulu, yakni menggunakan atribut-atribut politik seperti, spanduk, baliho, hingga stikerstiker. Panwaslu Jaksel Pemilu merupakan pesta demokrasi rakyat Indonesia. Namun dalam pelaksanaannya, gelaran politik ini kerap mengurangi kenyamanan lingkungan. Cobalah sejenak kita perhatikan, ada berapa banyak atribut-atribut politik yang dapat kita temui di lingkungan sekitar kita.

Banyak sekali bukan? Yang terkadang mengganggu kenyamanan adalah pemasangan atribut-atribut politik yang tidak pada tempatnya, sehingga terkadang turut mengotori lingkungan, bahkan ada atribut partai yang di pasang di genset genset jakarta di sekitar lingkungan . Belum lagi jika usai pemilu, atribut-atribut tersebut tidak dibersihkan, sehingga menjadi “sampah” bagi ligkungan. regulasi Berubah-ubah Yusuf Satyanegara, ketua Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Jakarta Selatan, membenarkan jika kerap terjadi pelanggaran-pelanggaran mengenai pemasangan atribut-atribut partai. “Sebenarnya pemasangan atribut-atribut partai sudah diatur dalam undangundang No. 8 tahun 2013 mengenai Pemilu legislatif, PkPU no 1, dan 15, sebagai perbaikan dari no 1. Atribut dipasang di tempat yang ditentukan. Jika tidak, ya jelas maka dianggap melanggar,” ujarnya. “Untuk para caleg sendiri sebenarnya hanya diperbolehkan memasang 1 buah spanduk berukuran 1,5 m x 7 m dalam ruang lingkup 1 RW.

Tidak dibenarkan untuk memasang di sarana-sarana umum (misal tiang listrik, pepohonan, dan sebagainya), sarana pendidikan dan ibadah, serta pada jalan-jalan protokol. Jika dilanggar tentu akan kita tertibkan,” ucap Yusuf, pada pembicaraan dengan iDeA di kantor Panwaslu Jakarta Selatan. Menurut Yusuf, pada setiap gelaran Pemilu, regulasinya kerap berubahubah. Jadi apa yang sudah dipahami oleh para peserta pada Pemilu terdahulu akan berubah lagi pada gelaran-gelaran berikutnya. Hal ini menurutnya semakin diperburuk dengan tidak adanya komunikasi yang baik antara elit-elit partai dengan grass root (kalangan bawah/simpatisan) mengenai regulasi pemasangan atribut politik. Biasanya grass root hanya asal memasang atributnya saja, tanpa tahu regulasi mengenai tempat-tempat yang boleh dipasang atau tidak. tidak ada sanksi Tidak adanya efek jera, menurut Yusuf, semakin memperburuk situasi tersebut. Hal tersebut diakuinya terjadi karena tidak adanya sanksi bagi pelaku pelanggaran. “Hingga saat ini hanya ditertibkan (diturunkan) saja. kami sebagai Panwas kan hanya menjalankan regulasi, ya jelas tidak berkenan untuk membuat sebuah regulasi mengenai sanksi terhadap pelaku pelanggaran, “ akunya. “Setiap pelanggaran kemudian akan didata.

Disampaikan ke kPU bahwa atribut itu melanggar dengan alamat pelanggaran, dan dengan jenis pelanggaran yang sudah ditetapkan. kemudian kPU menyurati Parpol atau Caleg bahwa telah melanggar aturan. Jika tidak diturunkan juga oleh pihak mereka, barulah Panwas kota akan merekomendasikan ke Pemerintah kota untuk ditertibkan. Sampah-sampah dari atribut politik ini, baik yang diamankan karena terbukti melakukan pelanggaran, penurunan bersama saat hari tenang, hingga setelah kegiatan pemilu selesai, kemudian akan dikumpulkan oleh Panwaslu atau Satpol PP, dan disimpan di posko bersama di Gedung Walikota.

kemudian akan dikomunikasikan kepada setiap Parpol atau Caleg, apakah akan diambil kembali atau tidak. Jika tidak diambil, maka atribut-atribut ini kemudian akan dimusnahkan. hak Pemilik rumah ketika ditanyakan mengenai pemasangan atribut-atribut politik pada rumah pribadi, Yusuf mengakui jika hal tersebut diperbolehkan. “Namun tentunya jika ingin memasang atribut partai atau caleg, mereka haruslah memiliki izin dari pemilik rumah maupun tempat tersebut. Jika tidak izin, ya maka pemilik berhak menolak atribut tersebut, ataupun mencabutnya jika memang sudah terlanjur terpasang,” ujar Yusuf. “Pemilik rumah maupun tempat tidak perlu takut untuk melepaskan atributatribut tersebut, karena itu merupakan hak mereka,” lanjutnya. Lebih jauh lagi, Yusuf mengingatkan kepada segenap masyarakat, jika pada lingkungan menemukan ada atribut partai yang tidak dipasang pada tempatnya, tidak diperkenankan untuk langsung mencabutnya. “Hanya diperbolehkan untuk menegur ketika sedang ada kegiatan pemasangan, ataupun dilaporkan kepada Panwas yang ada di setiap kelurahan. kemudian pelanggaran tersebut akan ditindak lanjuti oleh kami, para petugas pengawas,” tutupnya

PROYEK BANDARA KERTAJATI Jawa Barat Naikkan Modal hingga Rp 5 Triliun

BANDUNG — Pemerintah Jawa Barat menyerahkan aset lahan secara bertahap untuk proyek Bandara Kertajati di Kabupaten Majalengka. Sekretaris Daerah Jawa Barat, Iwa Karniwa, mengatakan aset itu akan menggenapkan penyertaan modal pemerintah kepada PT Bandarudara Internasional Jawa Barat (BIJB) hingga Rp 5 triliun. “Kami sedang mengusulkan rancangan peraturan daerah untuk perubahan modal dasar perseroan menjadi Rp 5 triliun,” kata dia kepada Tempo, kemarin. Menurut Iwa, baru sebagian lahan yang sudah dibebaskan, yakni seluas 1.000 hektare. Namun kemarin pemerintah Jawa Barat baru menyerahkan 2.948.294 meter persegi atau sekitar 294 hektare. Lahan itu berada di Desa Kertajati, Bantarjati, dan Kertasari, Kecamatan Kertajati. Iwa mengatakan penyerahan aset tersebut akan dilakukan kembali menyusul rampungnya penilaian (appraisal) oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan. “Baru sepertiga yang diserahkan,” ujar dia. Iwa mengatakan sebagian lahan tersebut akan dipakai untuk memperpanjang landasan pacu (runway) Bandara Kertajati dari 2.500 meter menjadi 3.500 meter. Pembangunan landasan pacu tersebut digarap oleh PT Angkasa Pura II (Persero) dan dijadwalkan rampung akhir tahun ini.

“Harapan kami, bisa langsung sepanjang 3.500 meter supaya bisa lebih efektif dan efisien,” kata Iwa. Hingga kini pemerintah Jawa Barat menyerahkan penyertaan modal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah senilai Rp 796 miliar. Adapun lahan yang diserahkan kemarin bernilai Rp 725 miliar. Dengan demikian, total modal yang disetor pemerintah Jawa Barat sudah mencapai Rp 1,5 triliun. Kepemilikan saham pemerintah Jawa Barat di BIJB mencapai 98,45 persen. Selain dari pemerintah, BIJB menunggu penyertaan modal dari Angkasa Pura II. Perusahaan pengelola bandara milik negara ini menginginkan kepemilikan saham hingga 25 persen. Penjabat Gubernur Jawa Barat, Komisaris Jenderal Mochamad Iriawan, mengatakan tengah berkoordinasi dengan Kementerian Koordinator Kemaritiman untuk menyelesaikan penyertaan modal Angkasa Pura II.

Pemerintah menyerahkan aset lahan seluas 294 hektare. “Mudah-mudahan secara administrasi dan fisik segera bisa selesai,” kata dia. Tak cuma 25 persen saham, Angkasa Pura II juga ingin menempatkan perwakilannya di jajaran direksi BIJB serta meminta agar pengambilan keputusan melibatkan perwakilan mereka. Direktur Utama BIJB, Virda Dimas Ekaputra, mengatakan penyertaan modal pemerintah Jawa Barat berupa aset tanah dipergunakan untuk membangun sisi darat bandara. “Lahan itu bisa untuk bangunan komersial dan bangunan penunjang seperti depo bahan bakar milik PT Pertamina (Persero) dan lainnya,” ujar Virda. Setelah runway diperpanjang, Virda berharap semua tipe pesawat bisa mendarat di Kertajati. “Sekarang pembebasan lahan sudah beres semua, tidak seperti tahun lalu,” ucapnya

PayTren Suntik Tempo.co Rp 27 Miliar

JAKARTA — Perusahaan penyedia aplikasi transaksi mobile untuk berbagai jenis pembayaran dan pembelian, PT Jakarta Veritra Sentosa Internasional (PayTren), membeli 5 persen saham PT Tempo Inti Media Harian Tbk senilai Rp 27,3 miliar atau sebanyak 152.881 lembar saham. Investasi tersebut dikhususkan untuk anak usaha Tempo, PT Info Media Digital atau portal online Tempo. co. “Satu media besar seperti Tempo merupakan kesempatan besar bagi sebanyak-banyaknya masyarakat,” ujar pendiri PayTren, Ustad Yusuf Mansur, seusai penandatanganan kesepakatan dengan Tempo di kantor Tempo, Palmerah, Jakarta, kemarin. Yusuf mengatakan pihaknya senang dapat berinvestasi dan mendorong pertumbuhan bisnis Tempo. “Tidak hanya menikmati beritanya saja, tapi kami membawa diri dan mengajak sebanyakbanyaknya masyarakat untuk ikut serta memiliki Tempo,” kata dia. Melalui pendanaan seri D tersebut, Yusuf berujar, PayTren akan menambahkan tautan portal berita Tempo.co pada aplikasinya.

“Sehingga pengguna PayTren tidak hanya bisa melakukan transaksi keuangan, tapi sekaligus membaca berita Tempo online,” ujarnya. Chief Executive Officer PayTren, Hari Prabowo, mengatakan pihaknya ingin mendukung perluasan akses Tempo.co untuk masyarakat melalui akuisisi saham. Menurut dia, PayTren pun tak menutup kemungkinan untuk kembali berkolaborasi dengan pihak mana pun, sepanjang memiliki satu visi serta tujuan yang sama. “Dan selama perusahaan Indonesia atau lokal. Asing boleh tapi porsinya enggak boleh lebih dari Indonesia, itu dulu prioritas kami,” ucapnya. Direktur Utama PT Tempo Inti Media Harian Tbk, Toriq Hadad, memastikan kerja sama investasi di antara kedua pihak disepakati dengan iktikad baik, secara jujur, dan mematuhi sepenuhnya prinsip-prinsip independensi media serta good corporate governance (GCG) atau etika bisnis. Bahkan Toriq mengatakan dia telah melihat langsung markas PayTren yang berada di Bandung, Jawa Barat. “Kami datang dan melihat bagaimana komunitas PayTren, luar biasa, komunitas muslim yang semangat memperbaiki kehidupan serta hal baru,” ujarnya.

Dia menuturkan, perseroan bangga dapat berkolaborasi menjadi mitra strategis PayTren, yang kini telah memiliki anggota lebih dari tiga juta orang. Terlebih, Paytren merupakan komunitas yang terdiri atas berbagai kalangan masyarakat. “Bukan hanya para orang tua, pekerja, tapi bahkan berisi orangorang muda yang dinamis dan bersemangat mengembangkan diri, dengan kemampuan berjejaring yang kuat,” ucap Toriq. Pasca-kerja sama investasi tersebut, saham Tempo di Bursa Efek Indonesia mengalami kenaikan sebesar 4,17 persen.

Dalam sesi pembukaan perdagangan kemarin, saham Tempo diperjualbelikan Rp 199, dan pada sesi penutupan meningkat menjadi Rp 200 per lembar. Analis Panin Sekuritas, William Hartanto, mengatakan aksi korporasi yang dilakukan Tempo membawa dampak positif berupa penguatan nilai saham perseroan. “Ini tentunya menjadi sentiment positif, namun saya perhatikan hanya bersifat jangka pendek,” katanya. Sebelumnya, Staf Ahli Menteri Komunikasi dan Informatika Lis Lestari Sutijati mengatakan mendorong industri berbasis teknologi keuangan (fintech) agar membangun kolaborasi. Kerja sama dapat menguntungkan masing-masing pihak, khususnya terkait dengan efisiensi biaya operasional. “Bisa sharing infrastruktur, sehingga cost network devices lebih murah,” ujarnya.